Menyaksikan Aksi Women’s March Jakarta Melalui Bidikan Kamera
“Aksi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional.” Sebanyak 700 orang hadir dalam aksi Women’s
Wacana maupun kebijakan tes keperawanan seperti pasang surut hangatnya di kalangan masyarakat. Namun, kebijakan tes keperawanan ini terus dilaksanakan tiap tahunnya oleh institusi pendidikan tertentu, seperti beberapa Sekolah Tinggi di Indonesia.
Menurut pengakuan beberapa remaja perempuan yang dipaksa mengikuti tes ini, mereka diperintah untuk berdiri dengan satu kaki dan satu kaki lainnya diangkat ke atas kursi, atau ada pula yang disuruh berbaring dengan posisi kaki seperti ibu melahirkan. Pada tes itu, ada dokter yang memeriksa dan menyenter vagina mereka sembari mengecek segala sisi vagina dengan menggunakan tangan.
Beberapa dari mereka yang pernah mengalami tes tersebut juga mengaku jika sebetulnya mereka pun tidak mengerti apa yang sebenarnya dilihat oleh dokter itu. Mereka juga segan untuk bertanya karena mereka tahu jikamereka bertanya, jawabannyaakan seperti ini , “Ini sudah menjadi prosedur tes dari dahulu”. Dengan demikian, peserta tes tersebut tak dapat mengetahui alasan yang jelas dari fungsi adanya tes keperawanan ini.
Menurut salah satu dokter yang menjadi pemeriksa dari tes keperawanan mengaku bahwa institusi yang mewajibkan peserta tes mengikuti tes keperawanan ini bertujuan untuk melihat adakah penyakit atau kelainan pada vaginanya dan juga seberapa rentan vaginanya terkena penyakit. Kesehatan reproduksi dirasa amat sangat penting karena menyangkut dengan kesehatan tubuh peserta tersebut.
Jika kita cermati dari tujuannya, tentu namayang tepat bukanlah tes keperawanan, melainkan tes kesehatan reproduksi. Dua istilah berbeda akan menghasilkan pemikiran yang berbeda pula. Munculnya istilah ‘tes keperawanan’ ini malah menjadikan perempuan diberikan stigma yang tidak baik dari masyarakat. Apabila istilahnya diganti dengan tes kesehatan reproduksi,sesuai dengan tujuan awal dari adanya tes tersebut, tentu tidak akan ada stigma negatif yang bermunculan di kalangan masyarakat kita.
Pada tahun 2007 silam, Indramayu mewacana tes keperawanan ini bagi calon pelajar SMA. Hal ini dikarenakan telah beredarnya video porno di kalangan pelajar saat itu. Sedangkan, pada tahun 2010 juga, DPRD Jambi pernah mewacanakan adanya tes keperawanan bagi pelajar dan mahasiswi. Tetapi, tak terlalu jelas tujuannya untuk apa.Dan baru-baru ini, Dinas Pendidikan Prabumulih membuat keputusan untuk mengadakan tes keperawanan bagi pelajar perempuan karena merajalelanya kasus hubungan seks tidak aman di luar nikah yang terjadi di kalangan pelajar remaja.
Sebetulnya, kebijakan ini sangat berbahaya bagi remaja perempuan. Mengapa demikian? Bukan permasalahan ia masih perawan atau tidak, stigma negatif yang muncul dari tes tersebut akan ditanggung oleh perempuan yang menjalaninya. Ingat, masyarakat kita masih sangat patriarki.
Selain itu, kecacatan dalam tes keperawanan akan menjadi sebuah hal yang fatal. Ada pengalaman seorang siswi yang vaginanya diperiksa secara kasar.Entah apa yang dicari dokter tersebut. Tapi, terpikirkah apabila dengan pemeriksaan yang kasar seperti itu mengakibatkanselaput darahnya pecah? Ingat, stigma yang masih beredar adalahkeperawanan ditentukan oleh adanya selaput daranya. Tentu saja hal ini akan merugikan si perempuan.Stigma yang berkembang tentang pengertian keperawanan tersebut jelas-jelas salah. Seorang perempuan dapat dikatakan masih perawan apabila vaginanya belum pernah dimasuki oleh penis. Pemahaman ini didukung oleh pengertian perawan itu sendiri dalam KBBI, yaitu belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jadi, perawan atau tidaknya perempuan tak bergantung dari selaput daranya.
Selain itu, apabila dari hasil tes tersebut ditemukan perempuan yang diindikasi tidak perawan oleh dokter, apakah ia tidak boleh mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya? Tentu saja bukan begitu aturan mainnya. Jika jenjang pendidikan memberlakukan perempuan yang tidak perawan tidak boleh mengikuti pendidikan berarti institusi tersebut sangat tidak adil. Di UUD 1945 disebutkan, bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, tidak peduli perawan atau tak perawan. Sebaiknya, kebijakan pemerintah maupun institusi yang memberlakukan tes keperawanan perlu dievalusi lagi tujuannya. Keperawanan tak ada hubungannya dengan pendidikan.
Jika Sahabat GueTau ingin tahu lebih tentang bahaya tes keperawanan ini silahkan hubungi info@guetau.com. GueTau akan berbagi semaksimal mungkin dengan Sahabat GueTau.
Referensi:
